PESAGIRAYA, LAMPUNG TENGAH – Sejumlah siswa SMK Ma’arif Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah mengeluhkan tidak mendapatkan fasilitas berupa baju seragam praktek untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan atau PKL.
Keluhan tersebut disampaikan oleh dua orang siswa. Mereka mengaku merasa kecewa karena tidak mendapat pembekalan apapun dari pihak sekolah sebelum berangkat PKL.
“Kami tidak dapat apa-apa dari pihak sekolah seperti baju seragam PKL. Pas mau berangkat PKL cuma diantar sama guru pembimbingnya saja,” cerita Ferdinan dan Efendi kepada wartawan, beberapa hari yang lalu.
Lebih lanjut mereka juga menyoroti besaran dana yang ditarik pihak sekolah untuk kegiatan PKL. Menurut pengakuan mereka, dana yang dibayarkan bervariasi antar siswa.
“Sekarang kami bayar untuk PKL. Ada yang ditarik Rp800 ribu, ada juga Rp900 ribu, bahkan ada yang sampai Rp1 juta,” ungkap mereka.
Para siswa mengaku sangat kecewa. Pasalnya, dana yang cukup besar itu tidak dibarengi dengan fasilitas yang mereka terima.
“Dana ini untuk apa kami tidak tahu. Sedang kami PKL tidak dikasih apa-apa. Kami malu sama sekolah lain yang PKL di kecamatan. Semuanya dapat baju seragam PKL, sedangkan kami tetap pakai baju sekolah yang biasa kami pakai di sekolah,” keluh mereka.
Sumber lain yang enggan disebutkan namanya juga membenarkan bahwa pembayaran untuk PKL di sekolah tersebut memang cukup besar. Ia juga mempertanyakan kejelasan peruntukan dana tersebut.
“Pihak kecamatan juga hanya menerima siswa yang mau PKL setelah tidak ada lagi,” tambah sumber tersebut.
Terkait keluhan tersebut, informasi yang dihimpun dari pihak sekolah menyebutkan bahwa pelaksanaan PKL siswa juga menjadi catatan.
“Pardinan dan Efendi saat PKL nya juga semau-maunya dan tidak disiplin,” ujar salah satu sumber dari pihak sekolah yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMK Ma’arif Kalirejo belum dapat dimintai keterangan resmi terkait peruntukan dana PKL dan fasilitas yang diberikan kepada siswa.
Upaya konfirmasi akan terus dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi dan hak jawab dari pihak sekolah agar permasalahan ini dapat terang dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. (Redaksi)
