PESAGIRAYA, LAMPUNG SELATAN — Ada pemandangan yang menggelikan sekaligus mengelus dada di Kabupaten Lampung Selatan. Di saat instansi pemerintah lain mulai belajar hidup transparan ala era digital, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan justru sukses menciptakan genre dan sekte baru birokrasi, yakni Teologi Anggaran.
Bagaimana tidak? Ketika Koalisi jurnalis dan aktivis (Kojak Lampung) menanyakan rincian realisasi anggaran yang diduga jadi ajang Mark-up, sang Kepala BPPRD, Iwan Chandra Gautama, tidak sedang menjawab dengan data. Beliau memilih meluncurkan sebuah sabda sakti: itu adalah dokumen negara, tidak sembarangan orang boleh melihat!
Ajaib,Rupanya lembar-lembar Nota Dinas Hotel Mewah, kwitansi bensin mobil dinas, hingga balutan amplop ATK senilai Rp 1,59 miliar itu kini telah naik pangkat menjadi Benda Pusaka Bertuah. Mungkin setelah ini dokumen tersebut harus disimpan di dalam peti besi berbalut kain kaffah yang tiap malam Jumat hanya boleh dibuka oleh para pertapa sakti di puncak gunung Pesagi. Sedangkan Rakyat ? Cukup setor pajak tepat waktu, lalu percayakan saja!
Publik memang kadung rewel. Ketika disodori angka fantastis penginapan Eselon IV di Jakarta yang selisihnya bikin jantungan, pihak BPPRD dengan santai berteori bahwa angka di atas kertas itu bukanlah nilai yang benar-benar dihabiskan.
Rupanya anggaran di BPPRD Lamsel punya sifat kuantum “ada tapi tiada”, dianggarkan tapi tidak dihabiskan. kelihatan mahal tapi sebenarnya murah meriah.
Fenomena pembelaan anggaran yang mencakup beragam item tak terduga ini mencerminkan sebuah pergeseran paradigma yang menarik dalam akuntansi publik. Alih-alih mengevaluasi kesesuaian nominal terhadap standar baku seperti PMK, respons yang diberikan justru memperluas payung pembenaran melalui metode alibi yang masif. Satu pos pengeluaran tiba-tiba bertransformasi menjadi payung pelindung bagi belasan kendaraan dan fasilitas penunjang lainnya. Pendekatan seperti ini dikhawatirkan mengaburkan transparansi, di mana akuntabilitas yang seharusnya spesifik dan terukur justru melebur ke dalam narasi efisiensi yang sulit diverifikasi secara faktual.”
Menanggapi sikap tertutup BPPRD Lamsel yang berlindung di balik dalih dokumen negara, Ketua Lembaga Gerakan Masyarakat (Gemak), Indra Dodi Gunawan, S.H., angkat bicara dan melontarkan kritik keras. Menurutnya, alasan tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman pejabat publik terhadap konstitusi dan prinsip keterbukaan informasi.
“Sikap Kepala BPPRD yang menyebut dokumen anggaran sebagai dokumen negara yang tidak sembarangan orang bisa melihat adalah lelucon di tengah era keterbukaan informasi saat ini. Anggaran daerah bersumber dari uang rakyat, bukan brankas milik pribadi atau perusahaan tertutup. Ketika pejabat mulai alergi dan menutup-nutupi rincian realisasi anggaran dengan dalih sakral, di situlah aroma persekongkolan dan mark-up semakin menyengat hidung publik,” tegas Indra Dodi dengan nada geram.
Padahal, dasar hukum keterbukaan informasi di Indonesia sudah sangat terang benderang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), secara eksplisit diatur bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan badan publik, penggunaan anggaran negara atau daerah, serta laporan keuangan yang bersumber dari uang rakyat merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan wajib diakses oleh masyarakat.
Pasal 9 UU KIP bahkan mewajibkan badan publik untuk mengumumkan secara berkala mengenai rencana kerja, ringkasan laporan akuntabilitas kinerja, hingga ringkasan laporan keuangan. Dokumen APBD dan realisasinya bukanlah dokumen rahasia negara atau intelijen yang dikecualikan. Menjadikan frasa “dokumen negara” sebagai perisai untuk menolak transparansi sama artinya dengan mencederai semangat reformasi dan menabrak mandat undang-undang itu sendiri.
Ia menambahkan, jika memang lembaganya bekerja bersih dan sesuai aturan at cost, seharusnya pihak BPPRD dengan senang hati membuka dokumen tersebut lebar-lebar untuk membuktikan bahwa tidak ada uang rakyat yang menguap sia-sia.
Tapi ya mau bagaimana lagi. Ketika diminta transparan, jawabannya justru main lempar surat, menjadikan dalih “dokumen negara” sebagai benteng pertahanan, dan didukung oleh gaya komunikasi pejabat yang defensif.
Ketakutan setengah mati untuk membuka rincian riil justru membongkar borok sendiri. Ibarat maling teriakin maling, teriak paling lantang soal aturan, tapi pas disuruh buka data langsung mendadak amnesia berjamaah. (TIM/Redaksi)
